Bagaimana Baitul Mal Memproduktifkan Zakat

Oleh Shafwan Bendadeh

Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan ketika telah memenuhi syarat. Zakat harus ditunaikan kepada delapan senif sebagai orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran:zakat produktif

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan ‘amil-‘amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu’allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan yang (datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana”.  Surah al-Tawbah (9): 60.

Konsep zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu cara dalam pengembangan ekonomi masyarakat lemah, dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Satu dari tujuan utama zakat ialah menciptakan perbedaan ekonomi yang adil dan merata di kalangan orang banyak supaya orang-orang kaya tidak akan menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin. Rasulullah SAW telah menggambarkan zakat sebagai harta yang diambil daripada orang-orang kaya yang dikembalikan kepada orang-orang miskin. Tujuannya ialah untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat supaya tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan.

Islam melihat kemiskinan itu suatu hal yang dapat membahayakan aqidah, akhlak, akal, keluarga dan masyarakat. Apabila kemiskinan sudah mendominasi kehidupan seseorang, sangat mungkin ia akan terjerumus kepada kemiskinan yang mansiyyan yaitu mampu membuatnya lupa kepada Allah dan juga kemanusiaannya, sebagaimana kekayaan yang akan menjadi matgiyyan yaitu mampu membuat seseorang dhalim baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya.

Beberapa penunjuk Nabi dalam memerangi kemiskinan, bahwa zakat itu dikumpulkan dari orang-orang yang berkelebihan harta untuk orang-orang miskin. Dengan kata lain, kewajiban membayar zakat benar-benar diutamakan untuk membasmi kemiskinan. Atau untuk menanggulangi kemiskinan secara terus-menerus merupakan salah satu kriteria kesaksian Islam.

Sudah sepatutnya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara terpadu dan sistematis, yang merupakan sebuah landasan dasar untuk membangun ekonomi pasar secara kuat. Jika pendapatan masyarakat miskin meningkat, berarti para pengusaha golongan ekonomi menengah ke atas dapat diuntungkan dengan ekonomi yang kuat. Jika daya beli masyarakat miskin meningkat, maka pasar akan meluas sehingga permintaan barang akan meningkat dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Di samping itu, dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara terus menerus akan memberi manfaat terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga ekonomi bangsa akan menjadi lebih kuat.

Untuk itu, diperlukan metode pemberdayaan zakat yang tepat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Peran lembaga zakat dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sosial khususnya masalah kemiskinan yang diharapkan semakin hari semakin berkurang. Baitul Mal Aceh merupakan satu-satunya lembaga resmi yang diwujudkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan undang-undang untuk mengelola dana zakat, harta wakaf dan harta lainnya. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengurus dana umat ini, Baitul Mal bertanggungjawab melakukan perubahan, yaitu perubahan dalam pemberdayaan masyarakat miskin supaya keluar dari belenggu kemiskinan yang pada akhirnya menuju kepada jalan kesejateraan.

Pengertian Zakat Produktif

Dari sudut bahasa, perkataan produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti berdaya keluaran; memberi banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang; yang mempunyai hasil baik, “productivity” daya produksi”. Umumnya produktif (productive) “bersifat atau berupaya (mampu) menghasilkan (dalam jumlah besar); mendatangkan atau memberi hasil; banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “yang menghasilkan sesuatu memberi kepuasan kehendak; banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil”.

Pengertian produktif dalam kajian ini lebih berkonotasi kepada perkataan sifat. Perkataan sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan perkataan yang disifatkannya. Perkataan yang disifatkannya adalah perkataan zakat, ‘zakat produktif’, yaitu zakat yang produktif, zakat di mana pendistribusiannya bersifat produktif. Lebih tegasnya zakat produktif dalam jurnal ini adalah penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif.

Jadi dapat disimpulkan, zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang dapat membuat para penerima dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan perkataan lain zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi keperluan hidup secara terus menerus.

Landasan Zakat Produktif

Dalam al-Qur’an, al-hadith dan ijma’ sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang metode pendistribusian zakat. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pendistribusian zakat itu kepada mustahik. Oleh sebagian besar para ulama menggunakan ayat 60 dalam surah al-Tawbah (9) dijadikan sebagai dasar hukum dalam pendistribusian zakat tersebut. Namun ayat ini hanya menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat saja, tanpa menyebutkan metode pendistribusian zakat tersebut apakah dalam bentuk produktif mahupun dalam bentuk lainnya.

Namun kalau kita merujuk kepada penafsiran kandungan firman Allah SWT dalam lanjutan Surah al-Tawbah (9), ayat 103, terdapat lafaz tuzakkihim ( تزكّيهم ) yang berdasar dari kata zaka ( زكّاة ) dan tazkiyah ( تزكية ) boleh berarti ‘suci’ dan dapat pula berarti ‘berkembang’. M. Quraish Shihab dalam bukunya ‘Membumikan al-Quran’ menyebutkan pengembangan zakat itu dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu;

Pertama, dari aspek rohaniah, Allah SWT akan menggandakan pahala untuk orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT serta telah membantu saudaranya yang memerlukan. Kedua, dari aspek ekonomi, dengan mengagihkan zakat kepada mustahik berarti telah mewujudkan keupayaan membeli kepada barang-barang ekonomi. Harta zakat yang diberikan itu tentunya akan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan hidupnya.”

Dengan demikian, zakat dapat membersihkan dan mengembangkan harta yang bermanfaat bukan hanya dirasakan oleh muzakki saja akan tetapi mustahik turut merasakannya. Dalam tinjauan ekonomi, keupayaan membeli mustahik tersebut dapat mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya keseimbangan interaksi antara produktivitas dan konsumen.

Zakat Produktif Menurut Para Cendikiawan

Zakat produktif merupakan sesuatu yang bersifat ijtihad. Dalam kajian ijtihad, perbedaan pendapat di antara para cendikiawan adalah sesuatu yang tidak boleh dihindarkan, sekalipun perbedaan itu berdasarkan kepada sumber yang sama yaitu al-Quran dan al-hadith. Dalam hal ini, perbedaan pendapat mengenai penerapan sistem zakat produktif dapat dimaklumi. Pandangan yang menegah menggunakan metode zakat produktif beralasan bahwa zakat adalah hak kepada segolongan orang yang termasuk dalam mustahik delapan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran (Surah al-Tawbah, ayat 60). Jika ditinjau dari segi penafsirannya, dalam ayat tersebut ada terdapat huruf lam ( ل ) pada lafaz lilfuqara’ ( للفقراء ) yang memberi isyarat kepada makna ‘pemilikan’ (tamlik). Dengan demikian, jelas bahwa zakat tersebut milik para mustahik, tidak boleh diperuntukkan kepada bentuk usaha yang keuntungannya dapat diberikan kepada mustahik. Karena diragukan usaha tersebut akan mengalami kerugian sehingga mustahik tidak dapat mendapatkan zakat.

Pendistribusian dana zakat atau sedekah secara produktif, sebenarnya sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW seperti yang dikemukakan dalam hadith riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu memerintahkannya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Menurut al-Ghazali, para ulama yang berpendapat bahwa orang miskin sepatutnya diberikan bagian daripada zakatnya digunakan untuk membeli tanah yang hasilnya nanti cukup untuk perbelanjaan seumur hidupnya adalah lebih dekat kepada kebenaran. Dalam kaitan penggunaan dana zakat al-Qaradawi menyatakan bahwa, Negara Islam dapat membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, perbadanan, firma dan sebagainya, untuk dijadikan hak milik orang miskin. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan membiayai keperluan mustahik.

Pendapat daripada Imam Shafi’i yang berpegangan kepada hadith yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Nasa’i, dan Ahmad dari Qabisah bin Mukhariq al-Hilali, yang menunjukkan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada orang yang ditimpa kemiskinan, sehingga ia terbebas dari kemiskinan dan boleh mandiri. Lebih lanjut al-Qaradawi mengemukakan bahwa fakir miskin yang layak diberikan zakat dapat dilihat dari segi kondisi kesehatan fisik, mental, dan potensi atau keterampilannya, yaitu;

  1. Orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan diharapkan dapat mencukupi keperluan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, dan pengusaha, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukannya, maka kepada mereka layak diberikan zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri. Dan mereka boleh juga ditempatkan di pelbagai perusahaan atau pabrik yang produktif yang didirikan dengan sumber dana daripada zakat.
  2. Orang yang tidak/belum mampu bekerja, seperti orang yang sudah lanjut usianya, orang-orang yang cacat fisik, anak-anak yatim, dan ibu-ibu janda. Mereka ini harus diberikan zakat secara terus-menerus setiap bulan sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri.

Fungsi zakat sebagai instrumen pembangunan dan pengelolan ekonomi/usaha produktif sesungguhnya telah dinyatakan dalam UUD No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Bab V, pasal 16 ayat 2 disebutkan, “Penggunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (berkembang)”. Artinya modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan usaha yang telah ada atau membuka peluang pekerjaan baru. Dengan perkataan lain, bagi fakir miskin yang mempunyai modal, tetapi tidak mencukupi, pemberian zakat produktif tersebut dapat berfungsi sebagai tambahan terhadap modal yang telah ada, sedangkan bagi fakir miskin yang tidak mempunyai modal, zakat produktif berfungsi sebagai modal awal sebagai suatu permulaan suatu pekerjaan atau perusahaan sesuai dengan skil mereka. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Baitul Mal juga menganut prinsip ini, bahwa zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk produktif di antaranya pemberian modal usaha kepada fakir miskin.

Dari beberapa pendapat yang telah dinyatakan oleh beberapa cendikiawan dan dukungan daripada undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pandangan tentang zakat produktif secara konseptual. Perbedaan pandangan hanya terletak pada metode pelaksanaannya, sekiranya menggunakan sistem hibah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta zakat tersebut, maka para cendikiawan telah bersepakat untuk membolehkannya. Akan tetapi kalau zakat produktif dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang lain–seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan–yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan zakat tersebut, maka para cendikiawan berbeda pendapat.

Keberadaan zakat produktif di Indonesia khususnya di Aceh  mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting yaitu di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan. Walaupun dengan menggunakan sistem mudharabah, murabahah dan qardhul hasan, dalam rangka untuk pembasmian kemiskinan dan menghindari mustahik dari praktek ribawi. Semestinya zakat produktif diberikan kepada mustahik secara mutlak tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Namun secara realita hal tersebut belum dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya di Aceh, karena jumlah mustahik masih jauh lebih besar berbanding dengan muzakki. Sehingga zakat tersebut tidak akan mencukupi kalau diberikan semuanya secara langsung kepada mustahik. Dari segi lain pula terdapat sejumlah mustahik yang termasuk dalam katogeri usia produktif yang mesti dibantu (diproduktifkan) dengan menggunakan program pengembangan industri mikro.

Apabila zakat diberikan secara langsung untuk katogeri mustahik semacam ini, maka strategi tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena akan menimbulkan sikap ketergantungan kepada zakat tanpa dipergunakan dengan potensi yang ada pada diri mustahik itu sendiri. Memanfaatkan potensi tersebut boleh dilakukan apabila mustahik telah diberikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha atau dalam bentuk pengembangan lainnya. Sedangkan untuk pendistribusian zakat secara produktif dalam keadaan seperti ini hanyalah boleh dilakukan dengan menggunakan sistem tertentu.

Model yang dikembangkan dalam pendistribusian zakat produktif ini pada umumnya mengambil sistem qardhul hasan dan mudharabah, disebabkan pembendaharaan zakat yang ada di lembaga zakat sangatlah kecil, sehingga memerlukan perputaran modal yang ada untuk dijadikan revolving fund agar dana zakat tersebut tidak habis dan dapat diberikan kembali kepada mustahik yang memerlukan. Oleh karena itu, walaupun penerapan zakat produktif belum mencapai tingkat ideal, akan tetapi tidak dimansuhkan begitu saja selagi masih boleh diterapkan sesuai dengan kemampuan. Hal ini bersesuaian dengan metode usul fiqih yang berbunyi: “Sesuatu hal yang tidak boleh dilaksanakan secara sempurna tidak boleh dinafikan (ditinggalkan) secara keseluruhan”.

Pandangan ini tidak bertentangan dengan dasar pemikiran tamlik (pemilikan) yang terdapat pada huruf lam ( ل ) pada lafaz lilfuqara’ ( للفقراء ) dalam Surah al-Tawbah, ayat 60 tersebut. Dana zakat produktif tetap menjadi hak milik mustahik, karena peredaran dana produktif itu tetap berada di antara para mustahik. Dapat dipahami bahwa tujuan pendistribusian zakat secara sederhana adalah untuk memenuhi keperluan dasar mustahik. Jadi, pola inilah yang perlu dikembangkan dan tidaklah mesti dengan cara langsung atau produktif saja, ditamlikkan atau dengan pola qardhul hasan atau pola mudharabah menurut hasil kajian ijtihad, selama masih bersesuaian dengan maqasid al-shari’ah.

Sudah sewajarnya model pendistribusian zakat ini dikembangkan untuk masa depan bagi meningkatkan ekonomi mustahik. Namun memerlukan kepada instrumen-instrumen hukum fiqih yang boleh diaplikasikan di lapangan. Yang dimaksudkan dengan instrumen di sini adalah penggunaan dana zakat sebagai modal usaha dengan menggunakan akad tertentu seperti instrumen qardhul hasan atau mudharabah dengan merujuk kepada konsep al-maslahah al-mursalah untuk memenuhi keperluan dasar masyarakat miskin.

Jika permodalan zakat ini dilakukan, maka tidak mesti menunggu ketika dana zakat itu mengalami surplus dan keperluan dasar masyarakat miskin telah dipenuhi, karena jika mesti demikian maka revolving fund dari hasil angsuran pinjaman (qardhul hasan) dan sharing profit (mudharabah) tidak dipergunakan lagi (Tidak ada lagi mustahik). Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam model pemberian ini adalah transformasi mustahik menjadi muzakki, itu berarti dana yang diberikan haruslah mencukupi bagi mereka walaupun terpaksa menunda jatah mustahik lain. Hal ini tentunya boleh menyelamatkan masyarakat dari aktivitas riba yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Seharusnya permodalan zakat itu diberikan secara tamlik, namun secara realita kondisi masyarakat Indonesia dan menuntut kepada metode distribusi alternatif tadi, mengingat jumlah mustahik lebih besar berbanding dengan muzakki.

Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga dalam sebuah negara Islam yang tugas utamanya adalah menerima, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan zakat (uang negara) mengikut ketentuan syari’at. Singkatnya, Baitul Mal sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengurus segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Keberadaan Baitul Mal Aceh (BMA) merupakan bagian daripada rangkaian pelaksanaan UUD No. 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintah Aceh, disebutkan bahwa “Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Kota”. Diantara program yang memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin adalah pendistribusian zakat produktif melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Aceh.

LKMS merupakan lembaga keuangan yang terbentuk melalui proses transformasi dari Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh yang dibentuk sejak tahun 2006. Fokus kegiatan lembaga ini adalah penyaluran zakat yang dilakukan secara bergulir yang diberikan dalam bentuk modal usaha produktif atau modal berputar (revolving fund) kepada mustahik yang memiliki kegiatan wirausaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Pada saat Lembaga ini masih bernama UPZP, segala kegiatan operasionalnya masih dilakukan digedung Baitul Mal Aceh. Penyaluran zakat bergulir yang dilakukan oleh UPZP sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berkisar Rp. 6.669.718.000.- dengan jumlah mustahik mencapai 1.918 orang penerima dan terus meningkat hingga saat ini.

Instrumen Qardhul Hasan

Pelaksanaan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha di LKMS Baitul Mal Aceh selama ini dijalankan bersifat dana bergulir (revolving fund). Modal usaha bergulir disalurkan dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul hasan merupakan pemberian kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan perkataan lain meminjamkan tanpa mengharapkan hadiah.

Secara terminologi, qardhul hasan (benevolent loan) ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari al-Qard al-Hasan ini ialah tidak memberi keuntungan yang berkaitan dengan keuangan.

Dalam literatur fiqih klasik, qard dikategorikan dalam aqad tatawwu’ atau akad saling membatu dan bukan transaksi komersial. Sedangkan kata hasan diartikan dengan suatu kebaikan. Adapun penggabungan qardhul hasan dipergunakan ketika ada peminjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lebih lama dan besar angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan mustahik.

Dalam ilmu ekonomi, qardhul hasan disebut juga dengan istilah pinjaman kebajikan (soft and benevolent loan). Pelaksanaannya dalam zakat produktif, Baitul Mal sebagai pihak yang meminjamkan modal dan mustahik bertindak sebagai pihak peminjam. Modal tersebut dipinjamkan kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal dengan syarat, wajib mengembalikan pinjaman tersebut tanpa bunga dalam jangka masa dan jumlah angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik.

Ada beberapa manfaat jika zakat disalurkan dalam bentuk qardhul hasan, yaitu:

  1. Manfaat zakat dapat dirasakan oleh banyak mustahik, karena terus akan bergulir dikalangan mereka sendiri
  2. Mustahik dapat lebih giat dalam menjalankan usahanya, karena mendapat pembinaan dari Baitul Mal
  3. Dana zakat dapat terjaga dan terpelihara dari orang-orang pemalas dan pendosa
  4. Zakat merupakan sarana pertolongan bagi mustahik
  5. Zakat dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih layak, sehingga dengan demikian masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

Program ini muncul mengingat banyaknya jumlah mustahik yang ada di Aceh, sementara jumlah dana zakat yang terkumpulkan masih sangat terbatas, sehingga mustahik yang dapat merasakan dana zakat tersebut juga terbatas.

Prosedur Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha ekonomi mustahik binaan LKMS Baitul Mal Aceh saat ini terfokus pada dua sektor; pertama, sektor usaha mikro di pasar-pasar tradisional di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Kedua, sektor pertanian, yaitu sayur-sayuran dan holtikultura. Mereka menerima bantuan tambahan modal usaha berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta.

Penerima pembiayaan modal usaha zakat produktif harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan LKMS Baitul Mal Aceh antara lain: masuk dalam daftar Kartu Keluarga (KK) miskin (kurang mampu). Dibuktikan dengan verifikasi ke kantor Kelurahan/Keusyik, dengan kriteria; penghasilan lebih kecil dari kebutuhan hidup sehari-hari, penghasilan di bawah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan mempunyai tanggungan minimal 2 orang, rumah tidak permanen dan tidak layak huni (sederhana). Mempunyai usaha tetap (barang dagangan dalam jumlah sedikit) dan telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Keusyik. Berdomisili di wilayah Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jika mustahik berstatus rumah sewa, harus memiliki jaminan pendukung, dan demikian juga jika permohonan modal usaha di atas Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah). Seterusnya LKMS BMA juga mensyaratkan, tidak mempunyai catatan tunggakan macet di lembaga keuangan lainnya. Jika masih terikat pinjaman dan hutang di tempat lain, maka akan dianalisis dengan kemampuan bayar dari mustahik yang bersangkutan. Dan yang terakhir tidak bekerja sebagai PNS, Pegawai Swasta, dan BUMN (suami/istri/anak).

Dalam melakukan pendataan, amil LKMS BMA mendatangi calon mustahik ke lokasi masing-masing untuk diwawancarai dan verifikasi. Hal yang ditanyakan mencakup; lama usaha, prospek usaha, keuangan, domisili, jaminan, hutang, dan asset yang dimiliki dan informasi-informasi pendukung lainnya. Tugas amil tidak berhenti di situ, amil harus memverifikasi kebenaran data; tempat usaha, tempat tinggal, hutang piutang dan hal penunjang lainnya dengan pihak ketiga, yaitu keuchik, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Seterusnya amil yang melakukan pendataan mempresentasikan hasil survey dalam rapat komite pembiayaan dan merekomendasikan layak atau tidak layak sebagai calon penerima bantuan modal usaha.

Penyerahan bantuan modal usaha kepada mustahik setelah seluruh proses administrasi lengkap, prosesnya diserahkan kepada penanggung jawab bidang pembiayaan sektor perdagangan atau pertanian. Kelengkapan administrasi pencairan meliputi; foto copy KTP, KK, pasfoto, Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP), Rencana Penggunaan Dana (RPD), Form Biodata Mustahik, Surat Persetujuan Ahli Waris, dan Surat Keterangan Usaha dari Keuchik. Selanjutnya penanggung jawab bidang pembiayaan masing-masing meyerahkan kelengkapan administrasi pencairan bantuan kepada bidang administrasi untuk proses pembuatan akad. Setelah akad perjanjian selesai, berkas pencairan diserahkan kepada bidang keuangan untuk menginput data. Bidang keuangan mengeluarkan cek untuk penarikan uang zakat bergilir di perbangkan dan selanjutnya dilakukan proses penyerahan bantuan modal usaha kepada mustahik. Demikian halnya dengan cicilan angsuran setiap bulan dijemput ke lokasi oleh amil, saat pengajian bulanan, dan ada juga mustahik yang datang sendiri ke LKMS BMA untuk membayar angsuran.

Penerima zakat produktif dilanjutkan pinjamannya setelah lunas. Namun, tidak dilanjutkan lagi apabila mempunyai catatan kurang baik. Misalnya tidak disiplin dalam mengangsur pinjaman. Bagi mustahik yang mempunyai catatan baik dan tidak terjadi tunggakan ditahun berikutnya nominal bantuannya akan ditingkatkan.

Sebelum zakat produktif disalurkan, dilakukan sosialisasi supaya mustahik dapat memahami maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif dan mengapa pengajian bulanan menjadi penting. Sosialisasi juga diakukan kepada masyarakat sekitar lokasi dan masyarakat luas tentang ketentuan fikih dan regulasi zakat produktif di Aceh.

Memang tidak bisa dihindari pengembalian dana zakat ini tetap terjadi kendala, dari hasil evaluasi LKMS BMA terdapat 8,7% terjadi kredit macet (NPL). Justifikasinya beragam, misalnya; tidak disiplin mencicil pinjaman; tidak rutin mengikuti pengajian bulanan; menganggap zakat produktif tidak perlu dikembalikan; tidak jujur dan amanah; dan sebagian lagi gagal usaha karena belum berpengalaman, faktor cuaca/alam, dan pilihan usaha yang tidak tepat.

Untuk itu, LKMS BMA setiap bulannya melakukan evaluasi perkembangan Non Performance Loan (NPL) dalam rapat bulanan untuk mengidentifikasi mustahik yang bermasalah. Hasil evaluasi tersebut ditindalajuti dengan penagihan dilapangan. Kepada mustahik telah dipersiapkan 3 Surat Peringatan (SP) sebagai teguran dengan ketentuan sebagai berikut; jika SP-1 untuk tunggakan 1 bulan, SP-2 untuk tunggakan 2 bulan, dan SP-3 jika tunggakan lebih dari 4 bulan. Surat ini diserahkan kepada mustahik yang bermasalah melalui amil pendamping masing-masing. Hasil penagihan lapangan dilaporkan dalam rapat evaluasi untuk mendapatkan solusi atas tunggakan mustahik. Sanksi akan diberlakukan apabila mustahik tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pihak Kedua.

Dalam Surat Perjanjian disebutkan bahwa apabila Pihak Kedua lalai dalam melakukan kewajibannya, maka Pihak Pertama dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut: platform pinjaman dikurangi dari pinjaman sebelumnya; jika membayar di atas tanggal jatuh tempo tetapi masih di bulan yang sama, maka hanya boleh mengajukan pinjaman 80% di atas pinjaman sebelumnya; jika menunggak 1 bulan maka hanya boleh meminjam sama dengan jumlah pinjaman sebelumnya; jika menunggak 2 bulan maka hanya boleh meminjam 75% dari pinjaman sebelumnya; jika menunggak 3 bulan maka hanya boleh meminjam 50% dari pinjaman sebelumnya; dan jika menunggak 3 bulan berturut-turut dan atau menunggak di atas 3 (tiga) kali maka tidak dibenarkan untuk meminjam lagi dan nama mustahik yang bersangkutan akan diumumkan sebagai penyeleweng dana zakat. Ini merupakan sanksi sosial yang diberikan lembaga pengelola zakat produktif sebagai bentuk pembelajaran bagi pribadi mustahik tersebut. Namun, setiap perselisihan yang timbul akibat kesalahan persepsi/pemahaman dalam surat perjanjian dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesimpulan

Zakat merupakan salah satu cara dalam pengembangan ekonomi masyarakat lemah, zakat tidak hanya bersifat sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Tujuan utama zakat ialah menciptakan perbedaan ekonomi yang adil dan merata di kalangan masyarakat supaya orang-orang kaya tidak akan menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin. Mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat supaya tidak ada umat Islam yang tinggal dalam kemiskinan dan penderitaan.

Memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara terpadu dan sistematis yang merupakan sebuah landasan dasar untuk membangun ekonomi pasar secara kuat. Jika pendapatan masyarakat miskin meningkat, berarti golongan ekonomi menengah ke atas dapat diuntungkan dengan ekonomi yang kuat. Di samping itu, dengan usaha peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara terus menerus akan memberi manfaat terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga ekonomi bangsa akan menjadi lebih kuat.

Untuk itu, diperlukan metode pemberdayaan zakat yang tepat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat miskin. Peranan Baitul Mal sangat dituntut untuk menyelesaikan permasalahan sosial khususnya masalah kemiskinan yang diharapkan supaya semakin hari semakin berkurang.

Adanya penggunaan dana zakat produktif sebagai pinjaman modal usaha sudah terfokus untuk memenuhi keperluan mustahik, dan ini dianggap telah memberikan manfaat yang positif terhadap pemberdayaan taraf hidup masyarakat miskin. Diharapkan, dana zakat produktif ini bisa menjadi solusi sumber dana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Sudah sewajarnya model pendistribusian zakat ini dikembangkan untuk masa depan untuk meningkatkan ekonomi mustahik.

Kepustakaan

Abdul Hakim Hamid (1927), Mabadi’ Awwaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa’id al-Fiqhiyah. Jakarta: Sa’adiyah Putera.

Abdul Qadim Zallum (1983), al-Amwal fi Daulah al-Khilafah. Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin.

Afzal ur Rahman (1980), Economic Doctrines of Islam. Lahore: Islamic Publication Ltd.

Al-Husaini al-Jurjani (t.t.), al-Ta’rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Armiadi (2008), Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh). Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Awang Sudjai Hairul dan Yusoff Khan (1990), Kamus Lengkap. Petaling Jaya: Pustaka Zaman Sdn Bhd.

Ibn Qayyim (1975), ‘I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabba al-‘Alamin. Beirut: Dar al-Jail.

Isma’il al-Kahlani as-San’ani (t.t.), Subulu al-Salam, Bab Qismatul al-Sadaqat. Semarang: Taha.

John M. Echols dan Hassan Shadily (1993), Kamus Inggeris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

Joyce M. Hawkins (1996), Kamus Dwi Bahasa Inggeris-Indonesia, Indonesia Inggeris. Jakarta: Oxford-Erlangga.

Kelana C. M. dan Lai Choy (1998), Kamus Perwira Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris. Selangor: Daya Sdn. Bhd.

Quraish Shihab (2000), Membumikan al-Qur’an. Bandung: Mizan.

Shiddiq Al Jawi (2005), “Baitul Mal Tinjauan Historis dan Konsep Idealnya”, http://www.khilafah1924.org.

Mahmud bin Haji Bakry (ed.) (2003), Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunai.

Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jakarta (2005), Himpunan Fatwa Tahun 2000-2003. Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

Muhammad Ali al-Sabuni (1996), Safwat al-Tafasir. Beirut: Dar al-Fikr.

Rahimi Afandi Abdur Rahim, Paizah Ismail dan Nora Hayati Mohd Dahlal (2009), “Ijtihad Dalam Institusi Fatwa Di Malaysia: Satu Analisis”. Jurnal Syariah, Jil. 17 Bil. 1.

Republik Indonesia (2006), Undang-undang Republik Indonesia Nombor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sahri Muhammad (2006), Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin. Malang: Bahtera Press.

Sayed Muhammad Husen (2011), “Zakat Produktif: Memberdayakan Ekonomi Kaum Miskin”, http://www.sayedmuhammadhusen.com.

Save M. Dagun (2000), Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: LPKN.

Sheikh Othman Sheikh Salim (ed.) (1992), Kamus Inggeris Melayu Dewan English-Malay Dictionary. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Widyani Rochmatin (2007), “Peranan Strategis Zakat Dalam Membangun Ekonomi Makro Umat Islam di Indonesia”, http://www.rumahzakat.org.

Yusuf al-Qaradawi (1966), Mushkilat al-Faqr wa kaifa ‘Alajaha al-Islam. Lebanon: Dar al-‘Arabiyah.

Sumber Tulisan: Jurnal Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh, Vol. II Tahun 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s